Daerah akan tentukan kelulusan UN

Oktober 20th, 2010 by dedekusn | Posted under Pendidikan.

Ada kabar baru bagi dunia pendidikan, entah ini kabar baik atau kabar buruk tergantung anda menanggapinya. Namun yang pasti Ujian Nasional selama ini telah menjadi pro kontra, banyak praktisi pendidikan yang beranggapan UN tidak tepat menjadi standar kelulusan atau bahkan harusnya ditiadakan, sementara ada juga yang beranggapan UN masih diperlukan, karena alasan ini juga pemerintah keukeuh untuk melaksanakannya. Namun sepertinya akan ada yang berbeda pada UN tahun 2011, Badan Standar Nasional Pendidikan berencana untuk menyerahkan standar kelulusan UN kepada Daerah penyelenggara UN, tidak lagi ditentukan pusat. Berikut informasi lengkapnya yang say kutip dari republika.co.id

“Badan Standar Nasional Pendidikan berencana menyerahkan penentuan standar kelulusan ujian nasional kepada setiap daerah pada 2011. Anggota BSNP Mungin Eddy Wibowo di Semarang, Selasa, mengatakan, penentuan kelulusan UN 2011 memang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi mengingat kondisi pendidikan yang dihadapi setiap daerah berbeda.

Namun, kata dia, penentuan kelulusan yang diserahkan daerah hanya untuk sekolah berstatus di bawah sekolah standar nasional (SSN), sedangkan sekolah berkategori SSN, atau di atasnya tetap ditentukan BSNP.
Ia mengatakan standar minimal kelulusan dalam UN yang ditetapkan BSNP dalam UN 2011 masih tetap yakni nilai rata-rata minimal 5,5, namun siswa boleh mendapatkan nilai 4 hanya untuk dua mata pelajaran. “Kalau untuk kenaikan standar kelulusan minimal UN, kami belum berpikir menaikkannya dan masih memakai standar tahun lalu, tetapi kalau penyerahan kelulusan UN pada provinsi sedang kami bahas,” katanya.

Menurut dia, pihaknya menyadari kondisi pendidikan di setiap daerah beragam, terutama sekolah-sekolah yang masih berada di bawah status SSN, sehingga standar kelulusan UN diserahkan kepada setiap provinsi.
“Nantinya, terserah mereka (pemerintah provinsi, red.) mau menentukan standar kelulusan, misalnya nilai rata-rata 4, atau bagaimana sebab mereka lebih mengetahui kondisi pendidikan daerahnya,” katanya.

Namun, kata dia, sekolah-sekolah yang statusnya berada di atas SSN, termasuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), standar kelulusan UN tetap ditentukan oleh BSNP. “Kami tengah mengajukan rencana tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun sepertinya kalangan DPR tidak keberatan dengan usul tersebut sebagai solusi untuk menyempurnakan penyelenggaraan UN,” katanya.

Nantinya, kata dia, pemerintah provinsi berkewajiban melakukan pemetaan sekolah mana yang masih berada di bawah SSN, yakni belum memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP) yang telah ditentukan.
“Sekolah-sekolah yang belum memenuhi delapan standar SNP, biasanya memiliki kisaran nilai akreditasi antara C-D, sedangkan sekolah SSN dan di atasnya biasanya memiliki nilai akreditasi B-A,” katanya.

Terkait mekanisme penyelenggaraan UN 2011, ia mengatakan, secara umum tetap sama seperti soal UN, sistem penyelenggaraan, hingga koreksi lembar jawab, perbedaan hanya pada penentuan kelulusan untuk sekolah tertentu. “Penyelenggaraan UN untuk seluruh sekolah tetap dilakukan secara serentak dan sama, bahkan soal UN juga tidak dibedakan. Perbedaannya standar kelulusan untuk sekolah yang statusnya di bawah SSN diserahkan provinsi,” kata Mungin”.

******

Share Button

Tags: , , , , , , , ,

Comments

127 Responses to “Daerah akan tentukan kelulusan UN”
  1. yusuf mengatakan:

    Saya setuju banget jika standar kelulusan UN yang menentukan daerah, karena setiap daerah tentunya berbeda kualitas dalam hal standar pendidikan, misalkan saja antara daerah yang ada dipulau jawa dengan di Irian jaya, tentu berbeda jauh tingkat kualitasnya.

  2. alamendah mengatakan:

    (Maaf) izin mengamankan KEDUAX dulu. Boleh, kan?!
    Anak-anak dijadikan uji coba lagi kembali…

  3. alamendah mengatakan:

    (Maaf) izin mengamankan KETIGAX dulu. Boleh, kan?!
    Selamat pagi, Kang

  4. alamendah mengatakan:

    (Maaf) izin mengamankan KEEMPAX dulu. Boleh, kan?!

  5. alamendah mengatakan:

    (Maaf) izin mengamankan KELIMAAAX dulu. Boleh, kan?!

  6. mvstova mengatakan:

    semoga kebijakan ini bisa memperbaiki sistem yg ada sekarang.. maju terus dunia pendidikan indonesia.

  7. adelays mengatakan:

    Pak Dedekusn,

    Berbagai standarisasi tingkat internasional bahkan sudah merambah dunia pendidikan dan pekerjaan, misalnya dari Microsoft, Oracle, dan lain2 yang akan mendapat pengakuan jika kita memilikinya, bahkan menanggalkan kemampuan akademik yang dimilikinya jika hendak bekerja.

    Disaat dunia Internasional sedang gencar-gencarnya melakukan standarisasi seperti ISO , kita malah melakukan standard kelulusan yang menurut hemat saya mengalami penurunan karena di break down menjadi tingkatan daerah. Ini menurut saya lho…

    Demikian pendapat pribadi saya, yang mungkin menambah pelangi wacana pendidikan di Indonesia.

  8. Kopral Cepot mengatakan:

    sok ach …. sing palinter …. pinter-pinter atur-atur aturan

  9. achoey mengatakan:

    Nah kalau daerah yg menentukan ini lebih adil deh 🙂

  10. qsew mengatakan:

    sepertinya ini kabar yang menggembirakan. smeoga dunia pendidikan kita makin maju ya aa’

  11. Finance Blog mengatakan:

    saya setuju sob kalau kelulusan UN ditentukan daerahnya..
    soalnya kan memang per daerah tingkat kepandaian dan kepintarannya berbeda.. jangan di sama ratakan seluruh indonesia

  12. tomi mengatakan:

    SETUJUU,,,, seharusnya UN malah ditiadakan aja..
    jgn menilai dari hasil tp dari proses

  13. Darin mengatakan:

    Wah, sebenarnya saya kurang setuju, karena saya khawatir standar yg diberikan daerah2 tersebut kurang memadai. Saya setuju kalau pihak Pusat memberi standar minimal, nah tinggal daerahnya yg improvisasi, jgn sampai standarnya dibawah dr keputusan Pusat. Saya rasa itu lebih baik.

  14. Vulkanis mengatakan:

    Wah mantep nih kalo begitu

  15. Vulkanis mengatakan:

    Setuju deh pokoknya

  16. Vulkanis mengatakan:

    pokona kumaha hadena bae Kang,,Abdimah ngiringan bae :ngakak2

  17. mamah Aline mengatakan:

    semoga ini kabar baik, kualitas sekolah di tiap daerah berbeda kalau mengacu standar kelulusan seeprti kemarin, saya khawatir siswa yang jadi korban kelulusan

  18. Nutaryuk mengatakan:

    Betul Kang, sudah saatnya kelulusan di serahkan ke daerah masing-masing karena ini menyangkut standar / mutu pendidikan.
    Mutu pendidikan kan berbeda-beda setiap daerah, kalau standar kelulusannya disamakan jadinya seperti yang sudah-sudah.

  19. citromduro mengatakan:

    itu namanya otonomi, daerah bisa menentukan nilai kelulusan karena tingkat pendidikan tiap daerah juga tidak sama
    bisa karena faktor fasilitas, atau faktor yang lainnya

  20. Aming mengatakan:

    syarat kelulusan sekarang tambah sulit yak,
    setuju aja sih kalau dikembalikan ke daerah, lagia kasihan anak didik kalau syaratnya terlalu berat…..

  21. adizone23 mengatakan:

    saya setuju banget kalo kebijakan UN dipegang oleh daerah, karena setiap daerah standar, saran dan prasarana berbeda…
    asalkan mekanismenya betul dan tidak ada lahan korupsi harus didukung.
    2thumbup

  22. budiarnaya mengatakan:

    Peningkatan terus dilakukan demi kemajuan pendidikan, tapi bolehlah kalau hasil ujian di perhitungkan oleh daerah setempat, asal tidak bersebrangan dengan Nasional

  23. Siti Fatimah Ahmad mengatakan:

    Assalaamu’alaikum Nanda Dedekusn…

    Bunda berpendapat sebagai orang luar dari Indonesia namun masih bersama dalam bidang pendidikan. menurut bunda sekiranya terdapat banyak masalah dalam menentukan standard kelulusan UN selama ini secara berpusat lantaran ketidakragamannyapotensi di kebanyakan provinsi dalam negara Indonesia, sebaiknya diserahkan kepada daerah untuk menentukan kuasa otonominya. permasalahan ini timbul kerana jumlah provinsi yang banyak dan keluasan negara Indonesia yang besar memungkinkan ketidakcapaian dalam menentukan standard yang sekata bagi semuanya. Oleh itu, akan memudahkan syarat kelulusan itu nanti. Semoga ada penambahbaikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Maju untuk pendidikan modal insan.

    Salam mesra dari bunda di Sarawak.

    * maafi bunda kerana jarang berkunjung ke mari. Bunda selalu berusaha menuju ke blog nanda tetapi masukannya selalu hanging dan lambat. bunda sangat kecewa sekali. Mudahan koneksi di lain hari akan bisa cepat agar silaturahminya tetap terjalin baik.

  24. julicavero mengatakan:

    terkadang susah dalam menerapkan standar UN ini kang…klo didaerah tktnya byk yg ga lulus euy..tah kumaha?

  25. review from us mengatakan:

    wajib itu standar UN yang berbeda, tiap provinsi kan berbeda pelajaran 🙂

  26. Aneka Berita mengatakan:

    Baguslah kalawo bejitu, saya sangat suja mas. :2thumbup

  27. GK mengatakan:

    Kalawo boleh tahu, sumbernya mana mas? Boleh tahu kan?

  28. jangkrik mengatakan:

    kalo di daerah yang kurang fasilitas,tentunya kwalitas pendidikan tidak sebanding dengan daerah yang di beri fasilitas serba ada.bener nggak itu kang?hehye

  29. Media Online News mengatakan:

    maju terus dunia pendidikan indonesia…. 🙂

  30. GG mengatakan:

    Saya icut menulisnya boleh kan mas, itu di GK 🙄

  31. Mas Mot mengatakan:

    Bagus sih….tapi juga ada perlakuan khusus bagi lulusan sekolah yg di bawah standar tersebut. Misalnya lulusan terbaik sekolah di bawah SSN tidak bisa disamanakan dengan lulusan biasa-biasa saja dari sekolah yg standar SSN terutama untuk melanjutkan ke jenjang diatasnya. Mesti ada ujian tulis untuk tiap penerimaan siswa/ mahasiswa baru masing2 sekolah.

  32. Iseng Ngeblog mengatakan:

    Lagi pemerintah ada2 aja si, malah mikirin standar nilai kelulusan bukannya mikirin buat meningkatkan kualitas pendidikan yang sekarang cuma slogan semata, kalau mereka mau bener2 mikir pasti mereka tau sekolah2 di Indonesia masih banyak yg kualitasnya kurang selain sarana & prasarana kualitas pengajarnya juga harus ditingkatkan, nah kalau dah semuanya hampir seragam kualitasnya baru deh mikirin standar kelulusan,

  33. Mega mengatakan:

    berarti namanya jadi UD ???

  34. sedjatee mengatakan:

    kabar bagus buat siswa yang khawatir tak lulus
    tapi berpotensi menimbulkan gap kualitas
    akan ada standar yang berbeda di masing-masing daerah
    but, nice info, Sobat… salam sukses..

    sedj

  35. julie mengatakan:

    saya berharap semoga dengan hal baru ini akan dapat membantu penyelesaian masalah UN
    tapi harus tetap dipantau juga pastinya standar siswa yang lulus tsb agar tetap bisa bersaing secara nasional

  36. lyna riyanto mengatakan:

    Penentuan kelulusan oleh Pusat atau Daerah sebenarnya tidak menjadi masalah, selama standart mutu dan kualitas pendidikan di seluruh daerah hingga pelosok bisa berada pada titik standar yang sama.
    Saat ini antar daerah apalagi di kota besar dan dipelosok sangat jauh berbeda, baik sarana, prasarana maupun pelaksananya.
    Semoga ini menjadi sesuatu yang baik bagi anak-anak kita

  37. bayuputra mengatakan:

    wah kalau saya … ngikut yang ada aja …. heee …

  38. haniifa mengatakan:

    Riyeuttt… sayah mah sama sistem pendidikan kita, dari dulu seperti kelinci percobaaan saja.. .duuuhhhhh….

  39. Goyang Karawang mengatakan:

    terus mengalami perubahan format.. alhasil siswa yang jadi objek percobaan
    hmmm sungguh menggelikan

  40. pendarbintang mengatakan:

    Kalau daerah yang menentukan adil, tapi kalau keberadaan di mana daerah itu yang menentukan???

    he he he

    Menyebalkan sekali, mengubah-ubah kurikulum coba mereka suruh sekolah lagi!

  41. adin mengatakan:

    begini lebih baik sepertinya…

  42. Usup Supriyadi mengatakan:

    Pendidikan : Soal Rumit yang tak ada ujung pangkalnya…

    soalnya mengikuti keinginan dan kepentingan politik, setiap rezim berganti, bergantilah segalanya….dan parahnya bukan membaik malah membuat simpul masalah baru, bagai lingkaran setan….

    pendidikan harus bebas dari belengguh politik, soalnya di zona pendidikanlah generasa penerus bangsa ini…

    ya, semoga dengan kebijakan sekarang, tidak akan adalah lagi siswa cerdas dan memiliki potensi harus tidak lulus hanya dengan beberapa jam saja….

    salaam kang…. wilujeung sono ah….

  43. HALAMAN PUTIH mengatakan:

    Ini lebih masuk akal dan bisa diterima. Tapi kok gak langsung ke daerah kab/kota aja sekalian. Kan sudah otonomi daerah???

  44. Suke Asli Semarang mengatakan:

    oke deh…
    semoga menjadi lebih baek..

  45. Abdul Aziz mengatakan:

    Kalau standar nilai rata-rata hanya 5,5 dan boleh 4 untuk dua mata pelajaran, saya kira terlalu rendah. Kalau ulangan saja mendapat nilai di bawah 6, guru biasa mengulang menguji siswa tersebut.

    Yang lebih baik meningkatkan fasilitas pembelajaran, profesionalisme guru, dan stakeholders yang amanah, sehingga kualitas pendidikan akan merata sampai ke pelosok.

    Bagaimanapun mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik.
    Terima kasih.
    Salam buat rekan-rekan guru di Ciamis.

  46. abifasya mengatakan:

    angger kang teu kaci, nu kudu nangtukeun lulus jeung leuleusna murid saena mah sakola, kitu sanes saur uu sisdiknas. Ngan eta kunaon pasalia nya saren PP 19

  47. Adi mengatakan:

    Memang setiap daerah punya kualitas pendidikan yang beDa,jadi mungkin tingkat kelulusannya juga beda. Tapi alangkah baiknya daerah tertinggal dibenahI pendidikannya. Jadi bisa rata pendidikan di Indonesia.

  48. kangmas ian mengatakan:

    semoga UN tak hanya menjadi sebuah acara tahunan yang hasilnya bukan hanya nilai yang nempel di ijazah..tapi benar2 merupakan hasil belajar siswa..

  49. Tamba Budiarsana mengatakan:

    Wah, benar-benar kabar gembira nih. Seandainya saya masih sekolah pasti akan kegirangan dapat berita ini. Tapi, sekolah harus tegas terhadap hasil ujian mana yang benar-benar layak untuk lulus dan mana yang tidak.
    semoga tidak jadi ajang “jual beli”. hehe..

  50. Denuzz BURUNG HANTU mengatakan:

    masih bingung mau bilang setuju atau gak setuju … dikasih pusat keputusannya salah, daerah salah juga, balik ke sekolah klo dipikir bisa juga salah … bingung ah …
    sekarang yang penting bagaimana caranya agar semua siswa pinter dan dipastikan lulus, jadi terserah siapa yang mau nentuin … pro kontra ini kan terjadi karena banyak pihak yang gak yakin lulus …

    Semoga persahabatan kita tiada lekang oleh waktu dan tiada terbatas oleh ruang

  51. arkasala mengatakan:

    Ketika saya ngobrol banyak dengan salah satu guru di ciamis, saya setuju dengan pendapatnya kalo masalah ujian lebih baik diserahkan kepada sekolah. Pusat beserta aparatnya cukup melakukan pengawasan dan standarisasi. Sekolah saya pikir mampu secara mandiri melakukan ujian untuk menentukan kelulusan siswa.
    Saya setuju dengan kang Haniifa di atas … pendidikan kita selalu menjadi kelinci percobaan. Padahal belum tentu kebijakan yang dimunculkan yang terbaik. ….
    Trims Kang 🙂

  52. Aryo Seno mengatakan:

    Rawan KKN ga ya kira-kira nantinya

  53. Gita Nurani mengatakan:

    Semoga bisa diterapkan biar ga banyak siswa stres karena ga lulus

  54. skyunhas mengatakan:

    ide ini kyknya bagus juga utk diaplikaskan….yg ptg tidak dipolitisasi aja…. 😀

  55. barcode printer mengatakan:

    beda daerah beda kualitas, beda cara dan lingkungaN

  56. barcode printer mengatakan:

    pinter pinternya kita survei dulu aja sebelum cari sekalahan gini

  57. kangmas ian mengatakan:

    sebenarnya masalah UN ini menjadi masalah klasik dalam dunia pendidikan. kalao saya sarankan boleh lah kita melaksanakan UN tapi jangan jadi tolak ukur siswa lulus atau g dari sekolah..itu hanya parameter tahunan saja..

  58. Metrotik mengatakan:

    Sudah ada POS UN 2011 yang bisa di download kang?

  59. blognews mengatakan:

    kunjungan perdana mas den.. hehehe
    saya jg setuju kalau kelulusan ditentukan masing2 daerah.. soalnya tiap daerah memang beda2

  60. Sebuah Tips mengatakan:

    katanya ga jadi ya mas??? ditolak sana anggota DPR

  61. rodes mengatakan:

    amin smgoa fair play…okey

  62. iptek mengatakan:

    enak kembali ke jaman dulu sistem pendidikannya..
    dari pada berganti2 sistem tapi anggak ada hasil…
    salam knl semuanya…

  63. Bang ngangan.com mengatakan:

    UN setiap tahun, sejak diberlakukan selalu saja bikin masalah. setiap seperti tak ada evaluasi.
    Saya sendiri pernah menulis tentang UNAS, PR yang tak pernah tuntas, dalam buku saya.

  64. a-rief mengatakan:

    ini nih. aku juga baru tahu berita ini beberapa waktu lalu di detiknews.
    solusinya sih boleh juga, tapi ya perlu pengawasan dari pihak terkait agar kelulusan siswa tidak dijadikan permainan.

  65. rodes mengatakan:

    bahay kalo udah jadi percobaan, setuju sih dengan hal ini

  66. Kabar Pendidikan mengatakan:

    syukurlah kl penentuan bukan dari pusat. syukur2 kl skolah diberi kelonggaran utk meluluskan atau tidak para siswanya sendiri…

  67. pujianto mengatakan:

    Alhamdulillah, akhirnya anak2 SMU dan SMP tidak terlalu stress.

  68. Guru Go!BLoG mengatakan:

    Tahun 2013 kayaknya belum banyak perubahan ya?

Do you have any comments on Daerah akan tentukan kelulusan UN ?